Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Foto: Arief/rni

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Dalam rapat ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 sampai bulan Mei 2022, dan membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran kementarian dan lembaga tahun anggaran 2023 bagi masing-masing unit eselon I. Saat memimpin, Roberth menegaskan agar Dirjen Cipta Kerja dan Perumahan Kementerian PUPR memperhatikan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. 

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu anggaran tahun 2023 benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat sampai dengan hari ini," tandas Roberth di ruang rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6/2022).

Dalam rapat ini dijabarkan pagu indikatif Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk tahun 2023 senilai Rp14,25 triliun. Alokasi pagu indikatif tersebut terbagi dua, yakni program dukungan manajemen dalam rangka operasional dan kesatkeran sebesar Rp940 miliar. Serta, program perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp13,31 triliun. Di dalamnya mencakup fungsi permukiman dan pendidikan. Rinciannya, bidang air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, bangunan gedung, dan bidang prasarana strategis.

Untuk sektor air minum pagu anggarannya senilai Rp3,54 triliun. Terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2.123 liter per detik, perluasan SPAM. Lalu, optimalisasi SPAM 1.050 sambungan rumah (SR), dan SPAM berbasis masyarakat 276.00 SR di 1.725 desa berupa kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Untuk sektor sanitasi alokasi dananya Rp3,22 triliun. Terdiri dari sistem pengolahan air limbah domestik untuk 15.250 KK, sistem pengolahan persampahan untuk 26.500 KK. Serta, sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) sebesar 93.720 KK.

Selanjutnya untuk pengembangan kawasan permukiman anggarannya senilai Rp1,28 triliun. Meliputi, permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 30 hektar. Kemudian penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 40 hektar. Serta, pembangunan infrastruktut permukiman berbasis masyarakat melalui Program PISEW di 450 kecamatan, Kotaku 256 kelurahan, dan penanganan kemiskinan ekstrem 30 lokasi.

Adapun untuk sektor bangunan gedung, pagu indikatifnya Rp1,6 triliun. Meliputi pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.250 meter persegi. Serta, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan di 14 kawasan. Terakhir untuk sektor prasarana strategis terdiri dari pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarpras pendidikan sebesar Rp3,06 triliun. Serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi pasar dan sarpras olahraga senilai Rp330 miliar. (eko/aha)